layanan hukum komersial CLEX Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Legal Conflict Analyzer (LCA) atau layanan komparasi hukum indonesia dengan negara lain dan antarnegara melalui Benchmarking Laws. UCL juga memberikan analisis hukum LCA dan BTL secara gratis yang diunggah setiap tiga bulan.
Selesaikan dan pastikan tidak adanya konflik peraturanperundang-undangan di
Indonesia dalam kehidupanmu!
Komparasikan hukum Indonesia dengan negara lain, hukum antarnegara, atau hukum internasional sesuai dengan kebutuhanmu !
Menganalisis berbagai elemen dalam perjanjian, kebijakan, atau regulasi untuk menemukan ketidaksesuaian atau konflik dengan hukum yang ada. Ini termasuk analisis terhadap peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan.
Mengidentifikasi potensi risiko yang timbul dari konflik hukum, baik dari sisi peraturan internal maupun eksternal, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Menilai potensi dampak negatif yang dapat muncul dari konflik hukum, seperti sengketa, denda, atau kerugian reputasi, serta mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil.
Memeriksa apakah suatu kebijakan, kontrak, atau dokumen telah mematuhi semua peraturan hukum yang relevan dan jika ada ketidaksesuaian yang bisa menjadi sumber perselisihan.
Menyediakan rekomendasi mengenai metode penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum yang teridentifikasi.
Menggunakan model atau simulasi untuk memprediksi bagaimana konflik hukum dapat berkembang dan memberikan wawasan tentang bagaimana hasilnya dapat mempengaruhi berbagai pihak.
Menyusun strategi atau langkah-langkah hukum untuk menghindari atau menyelesaikan konflik hukum yang teridentifikasi, serta memberikan nasihat untuk menyelaraskan tindakan dengan hukum yang berlaku.
Menganalisis dan membandingkan regulasi yang ada dengan regulasi dari negara lain atau sektor yang relevan untuk melihat apakah ada praktik terbaik atau standar internasional yang bisa diadopsi.
Menyusun daftar praktik hukum terbaik yang diterapkan di sektor tertentu, yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem hukum, kebijakan, atau prosedur internal.
Menganalisis dan membandingkan kinerja lembaga-lembaga hukum (misalnya, pengadilan, lembaga pemerintah, atau regulator) untuk menentukan bagaimana mereka dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan.
Mengukur efektivitas kebijakan atau peraturan hukum yang ada dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta dengan hasil yang diperoleh dari kebijakan serupa di tempat lain.
Menilai sejauh mana suatu sistem hukum atau kebijakan mematuhi standar internasional atau regional, serta identifikasi area yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar hukum yang lebih tinggi.
Berdasarkan analisis benchmarking, menyarankan perubahan atau pembaruan pada regulasi atau kebijakan yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaiannya dengan perkembangan hukum dan praktik terbaik.
Mengidentifikasi dan mengadopsi inovasi hukum atau teknologi baru yang diterapkan di negara lain atau sektor lain untuk meningkatkan sistem hukum yang ada.
Platform online yang menyediakan informasi, layanan, atau resources hukum kepada individu, perusahaan, dan
profesional hukum
